TabloidSeleberita – Jakarta, 3 Januari 2025 – Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) memperkenalkan E-Katalog Versi 6.0 sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Kepala LKPP, Hendrar Prihadi, menyampaikan bahwa sistem terbaru ini menawarkan solusi end-to-end dalam transaksi elektronik.
“Proses transaksi mulai dari pemesanan, kontrak, pengiriman, hingga pembayaran kini dapat dilakukan dalam satu platform dan dashboard,” ujar Hendi di Gedung LKPP, Jakarta, Jumat (3/12/2025).
Peluncuran E-Katalog Versi 6.0 oleh Presiden Prabowo Subianto pada 10 Desember 2024 di Istana Negara, Jakarta, menandai komitmen pemerintah terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih bersih dan efisien. Presiden menekankan bahwa mulai 1 Januari 2025, seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diwajibkan menggunakan sistem ini.
“Katalog ini diharapkan mampu mengurangi 20-30 persen biaya pengadaan serta menurunkan biaya administrasi hingga 40-50 persen,” jelas Presiden.
Presiden juga menyoroti tantangan efisiensi yang masih menjadi pekerjaan rumah bagi Indonesia, mengacu pada nilai Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang berada di angka 6, lebih tinggi dibandingkan negara tetangga dengan ICOR 4-5.
Hendi menjelaskan, E-Katalog Versi 6.0 dikembangkan oleh LKPP dengan dukungan dari Telkom Indonesia. Sistem ini tidak hanya mendukung efisiensi transaksi tetapi juga menyediakan data yang relevan, termasuk informasi produk UMKM dan seluruh transaksi terkait.
Surat edaran Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2024 telah diterbitkan sebagai panduan agar semua instansi pemerintah menggunakan katalog elektronik terbaru mulai 1 Januari 2025.
Dengan sistem E-Katalog yang lebih canggih, diharapkan pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya lebih cepat dan transparan, tetapi juga mampu mendorong peran serta UMKM. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi ketidakefisienan ekonomi yang tercermin dari tingginya nilai ICOR.
Peluncuran ini membuktikan komitmen pemerintah dalam memanfaatkan teknologi untuk tata kelola pemerintahan yang lebih baik, sekaligus menjadi landasan menuju era digitalisasi penuh dalam sektor pengadaan di Indonesia.
(Hero)
