Survei LKPI 2025 Ungkap Peta Kepuasan Publik: Kejaksaan Agung Paling Dipercaya, Sejumlah Menteri Tuai Evaluasi Kinerja

TabloidSeleberita – Jakarta, 17 November — Setelah satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto–Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Lembaga Kajian Pemilu Indonesia (LKPI) merilis potret terbaru tingkat kepercayaan dan kepuasan publik terhadap para pejabat tinggi negara. Survei yang dirilis oleh Direktur Eksekutif LKPI, Togu Lubis, ini menjadi salah satu evaluasi awal paling komprehensif untuk melihat efektivitas dan kualitas kinerja kabinet di tahun pertama pemerintahan.

Survei dilaksanakan pada 20–29 Oktober 2025, melalui metode wawancara tatap muka terhadap 1.668 responden yang tersebar di 38 provinsi di Indonesia. Dengan metode Multistage Random Sampling, survei ini memiliki margin of error ±2,4% pada tingkat kepercayaan 95%. Populasi survei mencakup seluruh warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah.

LKPI mencatat bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap pasangan Prabowo–Gibran masih berada pada level yang sangat tinggi. Sebanyak 81,5% responden menyatakan percaya terhadap kepemimpinan keduanya, sedangkan 76,8% merasa puas terhadap kinerja pemerintahan selama 12 bulan terakhir.

Bahkan ketika menilai arah kebijakan pemerintah ke depan, publik memberikan sinyal optimisme. Sebanyak 81,6% masyarakat yakin bahwa pemerintahan Prabowo mampu membawa perubahan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat hingga 2029.

Salah satu aspek yang paling diapresiasi publik adalah penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Dalam temuan survei, 80,8% responden menyatakan percaya dan puas terhadap komitmen Presiden Prabowo dalam membersihkan birokrasi dan mengembalikan aset negara bernilai besar ke pangkuan publik. Upaya ini dianggap sebagai landasan penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.

Pada tingkat kementerian dan lembaga negara, survei LKPI menemukan bahwa Kejaksaan Agung menjadi lembaga yang meraih tingkat kepuasan tertinggi di mata publik. Sebanyak 75,3% responden menilai lembaga ini sebagai instansi paling memuaskan dan dipercaya sebagai mitra strategis Presiden Prabowo dalam menjalankan pemerintahan.

Di posisi selanjutnya muncul:

• Kementerian Pertahanan – 73,7%
• Kementerian Keuangan – 72,8%
• Kementerian Luar Negeri – 72,1%
• Kementerian Sekretariat Negara – 71,3%
• Kementerian Investasi dan Hilirisasi – 71,1%
• Sekretaris Kabinet – 68,2%

Rangkaian capaian positif dari kementerian-kementerian tersebut dinilai berkontribusi besar terhadap stabilitas politik, pertumbuhan hubungan internasional, hingga ketahanan fiskal Indonesia di tahun pertama pemerintahan.

Meski ada kementerian yang mendapat apresiasi tinggi, LKPI juga mencatat adanya sejumlah menteri yang justru mendapatkan penilaian rendah dari publik. Tiga posisi terendah ditempati oleh:

• Kementerian ESDM – Bahlil Lahadalia: 17,1%
• Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) – Dadan Hindayana: 18,1%
• Menteri Kehutanan – Raja Juli Antoni: 19,1%

Tingkat kepuasan yang rendah ini menandakan adanya kekecewaan publik terhadap kebijakan sektor energi, pengelolaan pangan dan gizi nasional, serta pengelolaan sumber daya hutan. Ketiganya dinilai belum mampu menjawab kebutuhan publik secara optimal dalam satu tahun terakhir.

Selain tiga pejabat tersebut, 20 kementerian dan lembaga lainnya juga tercatat memiliki tingkat kepuasan publik di bawah 50%. Bahkan sebagian berada di bawah 30%, mencerminkan tuntutan publik terhadap perubahan yang lebih nyata dan cepat.

Survei LKPI mengidentifikasi beberapa sektor yang mendapat penghargaan tinggi dari masyarakat. Di antaranya:

1. Pemberantasan Korupsi

Publik mengapresiasi tindakan tegas pemerintah terhadap korupsi dan penyelamatan aset negara. Langkah-langkah ini dianggap meningkatkan integritas birokrasi.

2. Diplomasi dan Kerja Sama Internasional

Kementerian Luar Negeri dan lembaga terkait dinilai berhasil memperkuat posisi Indonesia di kancah global melalui perjanjian strategis dan kolaborasi internasional.

3. Stabilitas Pertahanan

Tingkat kepercayaan tinggi terhadap Kementerian Pertahanan mencerminkan keyakinan publik bahwa Indonesia berada di jalur yang benar dalam membangun pertahanan modern dan responsif.

Meski banyak capaian positif, publik menilai beberapa sektor membutuhkan perhatian ekstra, terutama:

1. Kesejahteraan Sosial
Program bantuan sosial dan kesejahteraan dianggap belum merata dan belum cukup menjawab kebutuhan kelompok rentan.

2. Ekonomi dan Lapangan Kerja
Pertumbuhan ekonomi serta penciptaan lapangan kerja dinilai belum optimal. Publik berharap pemerintah menghadirkan terobosan baru untuk memperkuat daya beli masyarakat.

3. Inovasi Kebijakan
Banyak masyarakat menilai pemerintah masih perlu menghadirkan lompatan kebijakan yang lebih inovatif di berbagai sektor strategis.

Togu Lubis menegaskan bahwa publik masih menunggu gebrakan signifikan yang dapat mempercepat transformasi di sektor ekonomi dan sosial.

Kinerja para pejabat negara dalam survei ini diukur berdasarkan empat indikator utama:

• Pencapaian Program Prioritas
Sejauh mana program kerja direalisasikan sesuai rencana.
• Kesesuaian Kebijakan dengan Kebutuhan Publik
Kebijakan dinilai dari sisi urgensi dan dampaknya bagi masyarakat.
• Kapasitas Kepemimpinan dan Koordinasi
Kinerja menteri dilihat dari kemampuan mengelola instansi serta koordinasi lintas lembaga.
• Integritas dan Komitmen Antikorupsi
Bersih dari praktik korupsi menjadi salah satu faktor kunci dalam penilaian publik.

Survei LKPI 2025 memberi gambaran jelas mengenai peta kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka. Meski banyak lembaga yang mendapat apresiasi tinggi, ada pula kementerian yang masuk zona merah dan membutuhkan perbaikan serius. Publik tetap optimistis, namun menuntut langkah konkret, inovasi, serta percepatan kebijakan di berbagai sektor strategis. (Hero)