JAKARTA, TabloidSeleberita.com — Federasi Serikat Pekerja Perfilman Indonesia (FSPPI) mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) memperbaiki sistem ketenagakerjaan di industri perfilman Indonesia.
Dorongan itu disampaikan Ketua FSPPI Dr. Rizal Djibran saat bertemu Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, FSPPI memaparkan sejumlah persoalan yang dihadapi pekerja perfilman, mulai dari sistem kontrak kerja hingga standar upah.
Menurut FSPPI, perkembangan industri perfilman tidak cukup hanya dilihat berdasarkan jumlah film yang diproduksi, jumlah penonton, investasi, pendapatan, maupun pertumbuhan platform digital.
Di balik pertumbuhan ekonomi tersebut, masih terdapat persoalan ketenagakerjaan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah.
Soroti Kontrak Kerja dan Standar Upah
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian FSPPI adalah belum adanya standar kontrak kerja yang seragam bagi pekerja perfilman.
Selain itu, FSPPI menilai belum tersedia standar upah yang dapat dijadikan acuan bersama dalam hubungan kerja di industri tersebut.
Kondisi hubungan industrial yang masih banyak berlangsung secara individual dinilai berpotensi membuat posisi pekerja menjadi kurang kuat.
“Industri perfilman harus masuk ke era industri modern. Karena itu, sistem ketenagakerjaannya juga harus dibangun secara modern,” ujar Rizal.
FSPPI berpandangan, pembentukan sistem ketenagakerjaan yang lebih terstruktur diperlukan untuk meningkatkan profesionalisme pekerja sekaligus memperkuat industri perfilman nasional.
FSPPI Dorong Pengembangan Human Capital
Selain persoalan regulasi ketenagakerjaan, FSPPI turut menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia atau human capital pekerja perfilman.
Menurut FSPPI, kualitas pekerja berkaitan erat dengan profesionalisme industri, daya tarik investasi, serta kontribusi sektor perfilman terhadap perekonomian nasional.
Rizal juga mencontohkan perkembangan industri kreatif Korea Selatan. Keberhasilan film, drama Korea, dan K-Pop dinilai tidak terlepas dari dukungan kebijakan terhadap sumber daya manusia dan ekosistem industrinya.
Usulkan Indeks Pembangunan Manusia Pekerja Perfilman
Dalam pertemuan dengan Kemenaker, FSPPI juga menawarkan konsep Indeks Pembangunan Manusia Pekerja Perfilman.
Konsep tersebut diusulkan bukan sekadar sebagai indikator pengukuran, tetapi dapat dikembangkan menjadi instrumen kebijakan untuk meningkatkan kualitas kehidupan pekerja di sektor perfilman.
FSPPI mendorong agar penyusunan ekosistem ketenagakerjaan perfilman melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kebudayaan, Kementerian Ekonomi Kreatif, lembaga pendidikan, akademisi, serta pelaku industri.
Menurut FSPPI, keterlibatan lintas sektor diperlukan karena persoalan industri perfilman bersinggungan dengan kebudayaan, ketenagakerjaan, media, pendidikan vokasi, hingga pendidikan tinggi.
Minta Kebijakan Perfilman Lebih Terintegrasi
FSPPI juga menilai masih terdapat tantangan dalam koordinasi kebijakan antarsektor yang berkaitan dengan industri perfilman.
Aspek kebudayaan memiliki jalur kebijakan tersendiri, sementara urusan tenaga kerja berada di bawah Kemenaker. Di sisi lain, pendidikan multimedia, broadcasting, dan pendidikan tinggi perfilman juga memiliki kebijakan masing-masing.
Karena itu, FSPPI mendorong adanya sinkronisasi kebijakan agar pembangunan industri perfilman tidak berjalan secara terpisah berdasarkan sektor.
Kemenaker Diharapkan Kawal Regulasi
FSPPI berharap Kemenaker turut mengawal rancangan regulasi yang direncanakan memasuki tahap pembahasan pada Oktober 2026.
Menurut FSPPI, pembenahan regulasi ketenagakerjaan diperlukan untuk memberikan kepastian hubungan kerja sekaligus menciptakan iklim industri perfilman yang lebih profesional.
FSPPI menilai keberhasilan industri perfilman tidak seharusnya hanya diukur dari besarnya produksi, jumlah penonton, investasi, dan pendapatan.
Pertumbuhan ekonomi industri, menurut FSPPI, juga perlu diikuti peningkatan kualitas kehidupan para pekerja yang berada di balik produksi karya-karya perfilman.
Dengan pembenahan sistem ketenagakerjaan, FSPPI berharap industri perfilman Indonesia dapat berkembang menjadi sektor yang modern, profesional, berkelanjutan, sekaligus memberikan perlindungan dan kehidupan yang lebih layak bagi pekerjanya. (Hero)
