JAKARTA, TabloidSeleberita.com — Federasi Serikat Pekerja Perfilman Indonesia (FSPPI) meminta Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ikut mengawal upaya memperkuat perlindungan pekerja di industri perfilman Indonesia.
Aspirasi tersebut disampaikan FSPPI dalam pertemuan dengan Baleg DPR RI bersama sejumlah serikat pekerja perfilman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (24/8/2026).
Rombongan FSPPI dipimpin Ketua Umum Dr. Rizal Djibran dan diterima Wakil Ketua Baleg DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung.
Dalam pertemuan itu, FSPPI menyampaikan sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang masih dihadapi pekerja perfilman.
Persoalan tersebut meliputi upah, kepastian hubungan kerja, pembayaran, jaminan sosial, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), perlindungan dari diskriminasi, hingga hak pekerja untuk berserikat.
Minta Perlindungan Pekerja Rentan
Salah satu hal yang menjadi perhatian FSPPI adalah perlindungan terhadap pekerja rentan.
FSPPI meminta Baleg DPR RI turut mengawal draft usulan perlindungan pekerja rentan yang diajukan Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) di bawah kepemimpinan Andi Gani Nena Wea.
Menurut FSPPI, isu tersebut relevan dengan kondisi pekerja perfilman karena industri film memiliki karakter pekerjaan yang beragam dan banyak kegiatan produksi berlangsung berdasarkan proyek.
Ketua Umum FSPPI Rizal Djibran mengatakan pekerja perfilman membutuhkan kepastian mengenai perlindungan yang mereka dapatkan.
“Pekerja perfilman tidak hanya membutuhkan pernyataan keprihatinan. Yang dibutuhkan adalah kepastian mengenai bentuk perlindungannya, siapa yang mengawal, bagaimana kebijakannya diterapkan, dan kapan manfaatnya dapat dirasakan oleh pekerja,” kata Rizal.
Bukan Hanya Aktor dan Sutradara
FSPPI menilai perlindungan pekerja harus mencakup seluruh profesi yang terlibat dalam produksi film.
Selain aktor dan sutradara, industri perfilman melibatkan pekerja kamera, editor, tata lampu, tata laga, artistik, manajemen produksi, hingga berbagai tenaga pendukung lainnya.
Masing-masing profesi memiliki tanggung jawab dan risiko kerja yang berbeda.
Namun, seluruh pekerja tersebut memiliki kebutuhan yang sama, yakni kepastian hak, perlindungan sosial, serta lingkungan kerja yang aman.
Pertemuan FSPPI dengan Baleg juga dihadiri perwakilan sejumlah serikat pekerja perfilman, di antaranya Serikat Pekerja Pemeranan Film Indonesia, Serikat Pekerja Media Film dan Televisi Indonesia, Serikat Pekerja Manajemen Produksi Film Indonesia, Serikat Pekerja Tata Laga, Serikat Pekerja Tata Kamera, Serikat Pekerja Editor, dan Serikat Pekerja Artistik.
Soroti Keselamatan dan Jaminan Sosial
Selain persoalan hubungan kerja dan upah, FSPPI menyoroti penerapan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial bagi pekerja perfilman.
FSPPI berpandangan bahwa kegiatan produksi film memiliki berbagai risiko yang perlu diantisipasi melalui sistem perlindungan yang jelas.
Pekerja perfilman, menurut FSPPI, perlu mendapatkan perlindungan sebagai bagian dari tenaga kerja yang memiliki hak atas lingkungan kerja yang aman dan sehat.
Prinsip tersebut juga berkaitan dengan sejumlah prinsip fundamental Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), termasuk kebebasan berserikat dan nondiskriminasi.
Baleg DPR Disebut Beri Respons Positif
Dalam pertemuan tersebut, FSPPI meminta Baleg DPR RI mengawal draft usulan perlindungan pekerja rentan agar kepentingan pekerja perfilman dapat dipertimbangkan dalam proses pembahasan kebijakan.
FSPPI menyebut Ahmad Doli Kurnia Tandjung memberikan respons positif terhadap aspirasi yang disampaikan.
Ahmad Doli disebut menyatakan kesediaannya membantu mengawal usulan tersebut.
FSPPI selanjutnya akan melakukan konsolidasi dengan pekerja perfilman dan memperkuat kajian terkait persoalan ketenagakerjaan di sektor tersebut.
Komunikasi dengan sejumlah pemangku kepentingan juga akan dilanjutkan untuk mendorong kebijakan yang memberikan kepastian hubungan kerja, perlindungan sosial, keselamatan kerja, dan pemenuhan hak pekerja perfilman.
Dengan langkah tersebut, FSPPI berharap perlindungan terhadap pekerja dapat menjadi bagian penting dalam pengembangan industri perfilman Indonesia. (Hero)
