Kemenhaj Fokus Tuntaskan Struktur Kanwil untuk Suksesnya Haji 2026, Istitha’ah Jadi Aturan Wajib
TabloidSeleberita – Bandung, 21 November 2025 — Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI terus mempercepat penyelesaian struktur kelembagaan kantor wilayah (Kanwil) dan kantor Kemenhaj tingkat kabupaten/kota sebagai bagian dari persiapan nasional menuju penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M. Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa reformasi kelembagaan menjadi fondasi utama untuk meningkatkan integritas dan kualitas pelayanan haji di seluruh Indonesia.
Dalam kunjungan kerjanya ke Jawa Barat, Menhaj Irfan Yusuf menyampaikan bahwa seluruh pejabat eselon akan segera dilantik sebagai Plt. Kepala Kanwil atau Kepala Kantor Kemenhaj. Mereka akan menjadi pejabat definitif apabila mampu menunjukkan kinerja bersih dan penyelenggaraan haji yang sukses pada tahun 2026.
Ia menegaskan kembali komitmen kementerian terhadap integritas tinggi. Segala bentuk praktik tidak sehat dalam pelayanan haji dilarang keras. Upaya ini diambil untuk memastikan seluruh jemaah memperoleh layanan terbaik dan proses penyelenggaraan berlangsung transparan.
Gus Irfan menekankan bahwa pemerintah daerah harus mulai melakukan persiapan teknis sejak dini. Pengumuman daftar jemaah yang berhak melunasi biaya haji akan segera dibuka, sehingga proses pelunasan dapat berjalan lebih cepat.
Salah satu aturan penting yang kembali dipertegas ialah istitha’ah kesehatan sebagai syarat mutlak keberangkatan haji 2026. Kemenhaj tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran aturan kesehatan.
Jemaah yang tidak lolos istitha’ah dalam pemeriksaan acak di bandara Arab Saudi akan langsung dipulangkan, sementara pelanggaran berat dapat berujung pada denda atau pengurangan kuota.
Untuk mendukung kelancaran operasional, rekrutmen petugas haji 2026 akan dilakukan secara profesional dan bebas dari titipan. Para petugas yang terpilih akan menjalani pelatihan dan bimbingan teknis selama satu bulan penuh guna memastikan kesiapan mereka di lapangan.
Kemenhaj juga mendorong transformasi Asrama Haji agar berkembang menjadi hotel mandiri yang dapat menghasilkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dengan demikian, operasional asrama tidak lagi bergantung sepenuhnya pada anggaran pusat.
Gus Irfan menutup pernyataan dengan menegaskan komitmen Kemenhaj untuk menghadirkan penyelenggaraan haji yang bersih, adil, profesional, dan mengutamakan kepuasan jemaah. (Hero)
