Tabloidseleberita – Dalam Musyawarah Nasional Luarbiasa (Munaslub) Federasi Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (FSPTI) – Kon federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) yang digelar di Golden Boutique Hotel, Jl.Angkasa, Gunungsahari, Jakarta Pusat ditegaskan, FSPTI – KSPSI mendukung upaya Pemerintah RI Cq KEMENAKER RI , KEMENHUB RI , KEMENKOP & UKM merevisi beberapa peraturan.

Hadir dalam Munaslub Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Hubungan antar Lembaga, Mayjen TNI. (Purn) Buyung Lalana,Wakil Menteri Tenaga Kerja, Ir. Afriansyah Noor, M.Si, Dir Intelkam Bidang Sosial Budaya Mabes Polri, Brigjen. Arif Rahman,  Ketua Umum F.SPTI,  Surya Bakti Batubara, SH,M.M,Ketua Umum K.SPSI  YorrysRaweyai dan Pengurus dari FPD dan DPC F.SPTI dari seluruh Indonesia.

Patut diketahui, peraturan yang didukung untuk direvisi adalah  SKB 2 Dirjen 1 Deputi  tanggal 29 Des 2011 tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi TKBM pelabuhan di Indonesia. Begitu juga dengan KM. 35 tahun 2007 tanggal 31 Juli 2007 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang dari dan ke kapal di Pelabuhan.

Hal ini bertujuan agar ada Hubungan kerja antara Tkbm Pelabuhan dgn Pemberi Kerja. Lalu adanya perlindungan hukum kepada Tkbm Pelabuhan sesuai dengan UU Tenaga Kerja serta adanya jaminan sosial dan kesejahteraan Tkbm dipelabuhan sehingga penerapan Hubungan Industrial Pancasila dapat diwujudkan dalam tata pengelolaan Tkbm di Pelabuhan.

” Untuk dukungan tersebut kami menghimbau Pemerintah RI agar melibatkan kami dalam pembahasan/merevisi peraturan tersebut  sebab saat ini TKBM pelabuhan sebagian besar adalah  anggota FSPTI – KSPSI,” tandas Ketum FSPTI- KSPSI, Surya Bakti Batubara, SH,MM.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Tenagakerja RI mengatakan kalau saat ini pemerintah  sedang melakukan perbaikan sesuai dengan ADART yang ada

” Nah ketentuannya kan begitu tentunya. Oleh karena itu kami dari Kementerian lembaga hadir. Bahkan pembukaan Munashlub dibuka langsung oleh saya.  Ada hal yang luar biasa yang memang perlu diperbaiki asal sesuai dengan mekanisme dan sesuai. Hal ini bisa menghasilkan hal-hal yang positif untuk kemajuan organisasi dan mudah-mudahan juga akan terpilih kepengurusan baru untuk periode selanjutnya demi menjaga keutuhan organisasi. Nah pemerintah sendiri sebagai Mitra daripada serikat pekerja dan serikat buruh tentunya menyambut baik hal-hal yang positif. Mudah-mudahan menjadikan kita Mitra yang baik sehingga kita bisa sama-sama memperhatikan nasib pekerja juga sekaligus berkoordinasi dengan pengusaha serta pemerintah,” urai Wamenaker.

Menurut Ketum FSPTI- KSPSI, Surya Bakti Batubara, SH,MM. Munaslub digelar ini karena suatu pemahaman bagi kita semua dengan adanya perpecahan KSPSI antara kelompok Jumhur Hidayat dan Yorris Raweyai.  Dengan ada perpecahan organisasi tidak pernah secara resmi  menyatakan bergabung ke mana. Apakah bergabung ke Jumhur  atau bergabung pada  Yoris.

” Dengan adanya Munaslub ini kita coba memastikan di mana posisi kita sebenarnya karena kita harus satu sikap, satu maju terus. Kalau kita melihat tema dari pada Munaslub seperti ini adalah mengevaluas. Intinya mengevaluasi bagaimana integritas dan loyalitas pengurus,” jelasny Sang Ketum.

Hal senada juga diungkapkan  Direktur Intelkam Bidang Sosial Budaya Mabes Polri, Brigjen. Arif Rahman. Menurutnya dalam situasi tahun politik tahun 2003-2024 ini tentu masyarakat  semuanya terpolarisasi. Terpecah belah dengan adanya capres dan cawapres. Kemudian dengan adanya partai-partai masyarakat terbelah. Pilihan kita berbeda. Bahkan di kelompok pekerja atau buruh sekarang pun sudah ada partai.

“Salut kepada FSPTI  ternyata masih bisa fokus memperjuangkan nasib buruh.  Tidak berpikir lain, tidak berpikir politik tapi fokus memperjuangkan nasib buruk terutama dari Feferasi Serikat Pekerja transportasi Indonesia. Mudah-mudahan bisa terjaga sampai dengan selesainya 2024. Pemilihan presiden tidak terkotak-kotak,” pungkas Arif Rahman.

Iss