Tabloidseleberita.com -Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) Watch menegaskan Pemilihan langsung (Pemila) Caketum (Calon Ketua Umum) ILUNI UI 2022 yang akan berlangsung 28 Agustus 2022 mendatang harus ditunda. Himbauan itu disampaikan oleh Koordinator ILUNI UI Watch, Budhius Ma’ruff kepada awak media, Rabu (24/08/2022) di sekitaran Jakarta Selatan.

Dikesempatan yang sama Budhius memaparkan ILUNI UI Watch setidaknya menemukan 2 kesalahan fatal yang dilakukan Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana dalam menggelar Pemila Iluni UI ini. Pertama adalah pelanggaran Bab I pasal 2 ayat 1 poin c dalam Anggaran Rumah Tangga ILUNI UI tentang Hak Anggota, yang berbunyi,

“ Anggota berhak memilih dan dipilih untuk jabatan di semua jenjang atau tingkat kepengurusan dalam organisasi ILUNI UI sesuai dengan status asal keanggotaannya”.

“Pasal ini kemudian dikebiri, dimandulkan, dan dilindas oleh ketetapan yang dibuat Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana, dengan mengeluarkan syarat yang sangat memberatkan bagi mayoritas anggota Iluni UI yakni biaya pendaftaran sebagai calon ketua umum sebesar Rp. 50.000,000 dan sekaligus menyerahkan uang jaminan kepada panitia sebesar Rp 100.000.000”, ucap Budhius

“Dengan syarat uang sebesar itu yakni sebesar Rp, 150.000, 000, maka hanya alumni yang memiliki kekayaan melimpah saja yang akan sanggup mencalonkan diri sebagai caketum. Sedangkan alumni UI kelas bawah yang masih kere, hidup pas-pasan atau dengan simpanan yang tidak banyak dalam kantongnya, jangan bermimpi untuk dapat menjadi Ketua Umum”, tambah Budhius.

Menurut Budhius, pendekatan kelas yang diterapkan panitia pelaksana ini sekaligus menciderai semangat demokrasi yang dianut Indonesia. Mestinya panitia sebagai kepanjangan tangan pengurus harian ILUNI UI Pusat membuat ketentuan dan ketetapan persyaratan calon ketua umum, tetap mengacu pada Anggaran Rumah Tangga ILUNI UI, yang menyatakan semua anggota Iluni UI dapat dipilih dalam pemilihan langsung tanpa dipersulit dan dibuat sulit oleh Panitia dengan syarat biaya pendaftaran yang selangit tersebut.

Pengingkaran dari pasal 2 ayat 1 poin c ini, masuk dalam kategori pelanggaran serius dan oleh sebab itu Pemila Caketum Iluni UI periode 2022-2025 wajib dan harus ditunda.

“Ketentuan panitia dengan biaya pendaftaran caketum itu harus dicabut dan dibatalkan sebagai syarat maju sebagai caketum Iluni UI, dan kemudian membuka pendaftaran ulang caketum yang semangat nya sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga”, papar Budhius.

“Pelanggaran kedua adalah kelanjutan dari pelanggaran pertama tadi, yakni dikedepankannya pendekatan kelas sosial yang kaya dan yang miskin, sebagai syarat untuk bisa maju dan dipilih sebagai caketum ILUNI UI”, ucap Budhius.

Pendekatan kelas sosial seperti itu, selain tabu dalam sistem pemilihan yang dianut di Indonesia, juga melanggar semangat dalam paragrap pembuka atau MUKADIMAH Anggaran Dasar ILUNI UI, yang berbunyi, “ Alumni Universitas Indonesia adalah bagian substansial dari almamater, dan dengan semangat kekeluargaan dan keilmuan untuk mengabdi kepada rakyat, bangsa dan negara berdasarkan prinsip-prinsip Tridharma Perguruan Tinggi.”

“Adanya biaya pendaftaran sejumlah puluhan juta dan uang jaminan seratus juta rupiah baru diterapkan pada Pemila Caketum Iluni UI 2022,” cetus Budhius.

Masih dikesempatan yang sama, Budhius mengatakan bahwa pengingkaran semangat kekeluargaan dengan adanya beban biaya pendaftaran selangit untuk alumni UI maju sebagai caketum, yang dikeluarkan oleh panitia pengarah dan panitia pelaksana ini, bisa terjadi setidaknya karena dua alasan.

“Pertama, karena memang tidak memahami dan atau tidak membaca secara seksama AD ART saat merumuskan syarat calon ketua umum, dan alasan kedua, disengaja untuk dilanggar untuk suatu kepentingan tertentu, dan untuk menguntungkan sekelompok orang tertentu di kepengurusan ILUNI UI yang sekarang”, kata Budhius.

ILUNI UI Watch juga meminta agar Musyawarah Nasional harus segera dilaksanakan segera, dengan agenda amandemen Anggaran Rumah Tangga ILUNI UI, khususnya memasukkan pasal yang lebih spesifik yang mengatur cara-cara kerja yang lebih terbuka dan transparan di kepanitiaan pemilihan caketum Iluni UI.

Pasal soal perlunya badan pengawas Pemila juga wajib dimasukkan dalam Anggaran Rumah Tangga yang baru, agar panita pelaksana Pemila tidak
bersikap seperti saat ini yang super body, begitu sangat berkuasa pada kandidat dan voters, tidak bisa dikoreksi, arogan dalam bersikap serta jauh dari semangat kekeluargaan sebagai sesama alumni UI.

“Jika Munas sudah berhasil mengamandemen dan merevisi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sesuai perkembangan dan kebutuhan terkini dari organisasi ILUNI UI, maka barulah Pemila 2022 ini dapat dilanjutkan kembali”, cetus Budhius.

“Uang biaya pendaftaran dan uang jaminan dari 4 kandidat yang sudah disetorkan kepada panitia wajib dikembalikan semuanya kepada kandidat. Sehingga dengan demikian, jika ada peminat yang lain yang ingin maju sebagai kandidat caketum, dapat dimungkinkan bisa diproses lewat syarat-syarat terukur dan berkualitas, namun tidak berorientasi pendekatan kelas sosial seperti yang keliru diterapkan panitia saat ini”, imbuhnya.

ILUNI UI Watch mendesak Ketua Umum ILUNI UI, Andre Rahardian, untuk mencopot seluruh anggota panitia pengarah dan panitia pelaksana.

ILUNI UI Watch adalah wadah para alumni UI yang peduli dengan diterapkannya semangat “good corporate governance” di tubuh organisasi ILUNI UI.

Wadah ini bukan bagian formal dari UI dan ILUNI UI. Setiap alumni yang punya minat dan keinginan untuk mengawasi organisasinya dari luar, dapat bergabung menjadi anggota dan investigator ILUNI UI Watch.

Hanya alumni UI yang boleh bergabung pada wadah bersama ini. Keberadaan ILUNI UI Watch diatur dalam Bab I pasal 2 ayat 1 poin a, ART ILUNI UI yang berbunyi, “ Anggota Biasa ILUNI UI berhak untuk menyampaikan pendapat dan saran demi pengembangan dan kemajuan ILUNI UI kepada Pengurus di semua jenjang jenjang atau tingkat”.

ILUNI UI Watch terpanggil untuk berhimpun ketika mengetahui organisasi ILUNI UI saat ini, ternyata sudah mengelola uang hingga ratusan miliar rupiah selama dua tahun terakhir. Oleh sebab itu pengawasan secara eksternal terhadap penggunaan dana kelolaan pengurus ILUNI UI tersebut menjadi tugas pokok kami”, tega Budhius. (NVL)