JAKARTA, TabloidSeleberita.com — Menteri Agama Nasaruddin Umar menginstruksikan seluruh jajaran Kementerian Agama untuk memastikan layanan publik tetap berjalan optimal meski Aparatur Sipil Negara (ASN) menerapkan skema work from home (WFH) setiap hari Jumat.
Kebijakan tersebut mengacu pada Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 3 Tahun 2026 tentang pelaksanaan tugas kedinasan ASN dalam mendukung percepatan transformasi tata kelola pemerintahan.
“Pelayanan publik adalah prioritas. Penyesuaian sistem kerja tidak boleh mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat,” ujar Nasaruddin dalam keterangannya, Kamis (2/4/2026).
Instruksi ini berlaku bagi seluruh satuan kerja Kemenag, baik di tingkat pusat maupun daerah. Ia menegaskan, pimpinan satuan kerja tetap bertanggung jawab mengatur teknis pelaksanaan WFH sesuai kebutuhan layanan, dengan memastikan layanan esensial tetap tersedia.
Adapun layanan yang harus tetap berjalan antara lain pencatatan nikah, legalisasi buku nikah, hingga layanan keagamaan lainnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Selain menjaga keberlangsungan layanan, Kemenag juga didorong untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Digitalisasi dinilai menjadi solusi agar layanan tetap dapat diakses masyarakat secara cepat dan efisien, baik secara daring maupun luring.
Nasaruddin juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi. Setiap satuan kerja diminta menyampaikan informasi layanan secara jelas, sehingga masyarakat tetap memperoleh kepastian meski ada penyesuaian sistem kerja.
“Baik layanan daring maupun luring harus tetap memenuhi standar kualitas dan waktu yang telah ditetapkan,” kata dia.
Di sisi lain, Kemenag juga diminta memastikan layanan publik tetap inklusif, termasuk bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, dan anak-anak.
Dorong Efisiensi dan Hemat Energi
Selain terkait layanan publik, Nasaruddin turut mendorong penerapan budaya kerja yang adaptif dan hemat energi di lingkungan Kemenag.
Langkah yang dilakukan antara lain membatasi penggunaan kendaraan dinas hingga maksimal 50 persen, serta mendorong ASN untuk memanfaatkan transportasi umum.
Penggunaan rapat daring juga dioptimalkan guna menekan mobilitas, termasuk dalam pelaksanaan perjalanan dinas baik di dalam maupun luar negeri.
Ia juga mengimbau agar penggunaan listrik dilakukan secara bijak, baik di kantor maupun di rumah, sebagai bagian dari upaya efisiensi energi.
“Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung ketahanan ekonomi nasional,” ujar Nasaruddin. (Hero)
