Di Forum Internasional Mesir, Menag Soroti Ekoteologi dan Tantangan Kemanusiaan di Era Kecerdasan Buatan
KAIRO, TabloidSeleberita.com — Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan etika agama di tengah pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI). Penegasan tersebut disampaikan dalam konferensi internasional yang diselenggarakan Kementerian Wakaf Republik Arab Mesir, Senin (19/1/2026).
Konferensi ini dihadiri Menteri Wakaf Mesir sekaligus Ketua Dewan Tertinggi Urusan Islam, Prof. Dr. Usamah Al-Sayyid Al-Azhari, serta para ulama, akademisi, peneliti, dan intelektual dari berbagai negara. Menag didampingi Direktur Penerangan Agama Islam Muchlis M Hanafi dan Tenaga Ahli Menag Bunyamin Yafid.
Mengawali paparannya, Nasaruddin Umar menyampaikan salam dari Presiden Prabowo Subianto, sekaligus apresiasi kepada Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi atas dukungannya terhadap penyelenggaraan konferensi tersebut.
Ekoteologi dan Tanggung Jawab Manusia
Dalam pemaparannya, Menag menjelaskan bahwa Islam memandang tanggung jawab manusia tidak semata-mata sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga mengandung dimensi moral dan amanah sosial. Manusia, menurut dia, dipanggil untuk memakmurkan bumi sekaligus menjaga keseimbangannya.
Konsep tersebut dikenal sebagai ekoteologi, yakni cara pandang yang menempatkan hubungan manusia dan lingkungan dalam kerangka tanggung jawab etis dan spiritual. Bumi, kata Menag, bukan milik mutlak manusia, melainkan titipan Tuhan yang harus dikelola secara bijak.
“Pembangunan tidak akan bermakna jika mengabaikan keseimbangan alam. Aktivitas yang merusak lingkungan sejatinya menyimpang dari tujuan ibadah dan pembangunan peradaban,” ujar Nasaruddin Umar.
Peradaban Lebih dari Sekadar Kemajuan Materi
Menag juga sependapat dengan pandangan bahwa pembangunan peradaban merupakan kewajiban keagamaan. Ia mengutip pemikiran intelektual Muslim asal Aljazair, Malik bin Nabi, yang menyatakan bahwa peradaban bukan sekadar akumulasi materi, melainkan bangunan kemanusiaan dan moral.
Menurut Menag, persoalan keterbelakangan dan krisis nilai tidak dapat diselesaikan hanya dengan meniru teknologi maju atau mengimpor produk peradaban. Solusi yang lebih mendasar adalah memperbaiki kualitas manusia dan relasinya dengan nilai, waktu, dan kerja.
“Peradaban hanya akan bangkit ketika semangat keagamaan hadir sebagai energi moral yang mengendalikan perilaku dan membebaskan akal,” kata Menag.
Menjaga Nilai Kemanusiaan di Era AI
Dalam konteks perkembangan kecerdasan buatan, Menag menilai tantangan utama bukan terletak pada kecanggihan teknologi, melainkan pada upaya menjaga sisi kemanusiaan manusia. Dunia, menurut dia, tidak hanya membutuhkan profesi yang cerdas, tetapi juga beretika dan berlandaskan nurani.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia berupaya mengaitkan pendidikan keagamaan dengan nilai profesionalisme dan etika kerja, termasuk dalam menyikapi penggunaan AI. Menurut Menag, kecerdasan buatan harus ditempatkan sebagai alat bantu, bukan pengganti ijtihad manusia, nurani keagamaan, maupun otoritas moral.
“Otoritas keagamaan di era kecerdasan buatan bukanlah otoritas teknis, melainkan otoritas ilmiah dan etik yang memadukan teks, akal, dan realitas,” ujar Nasaruddin.
Menag menutup pemaparannya dengan menegaskan bahwa tantangan global saat ini bukan kekurangan ahli, melainkan kekurangan nilai yang menuntun keahlian tersebut. Dunia, kata dia, membutuhkan akal yang maju sekaligus akhlak yang kokoh agar kemajuan teknologi tetap berpihak pada kemanusiaan. (Hero)
