Machi Achmad Ungkapkan Fakta Perdamaian Sop Buntut Antara Kriss Hatta Dan Anthony Hillenaar

by -

Machi Achmad salah satu Pengacara dari team Lawyer nya Kriss Hatta mengungkapkan beberapa Fakta terbaru dalam perdamaian antara Kriss Hatta dan Anthony Hillenaar beberapa waktu lalu. Fakta tersebut diungkapkan oleh R. Machrio Achmad Nurhatta S.H.,M.H. atau yang akrab dipanggil Machi Achmad saat dijumpai di Polda Metro Jaya Senin (12/08).

Kriss Hatta dan Machi Achmad

“Kemarin telah terjadi perdamaian antara Kriss dan Anthony dan kita telah membuat draft perdamaian dan segala macam. Dari pihak Anthony pun setuju mencabut laporannya. Suasana tersebut hangat yang terjadi di hotel Borobudur. Perdamaian tersebut ada istilah perdamaian Sop Buntut karena kita sama – sama memesan Sop Buntut,” ujar Machi Achmad

“Kedua Lawyer saling mendraft perdamaian yang makan waktu cukup lama karena saling memasukkan pasal untuk mengamankan Kliennya. Jadi dari jam 8 Pagi baru selesai jam 5 sore dan kita langsung berangkat ke Polda,” tambah Machi Achmad lagi.

Pengacara muda yang menyelesaikan Program Pasca Sarjana di Universitas Trisakti ini juga mengatakan butuh proses yang cukup lama karena perbedaan delik sehingga Kriss masih mendekam di penjara.

“Karena deliknya berbeda delik biasa dan delik aduan makanya proses harus dijalani. Kita sudah memberitahu klien juga,” kata Machi Achmad yang juga pernah menduduki posisi Komandan Satgas hukum Trisakti 2005.

“Yang masyarakat perlu tahu adalah Pasal 351 KUHP Pidana itu mengenai penganiayaan biasa itu delik biasa, dimana dalam delik biasa itu bila sudah terjadi pencabutan laporan atau perdamaian tidak serta merta dapat menghentikan proses hukum. Berbeda dengan delik pada pasal 27 ayat 3 UU ITE 19 tahun 2016, dimana delik tersebut delik aduan. Dalam delik aduan apabila terjadinya perdamaian atau pencabutan laporan sudah serta merta menghentikan proses hukum,” imbuhnya 

Perundingan antara pihak Kriss Hatta dan Anthony

“Dari team Lawyer Kriss Hatta kami sedang mengajukan penangguhan penahanan atau SP3, dimana dalam delik biasa itu ada yang namanya diskresi, tindakan diskresi Kepolisian yang diatur dalam pasal 18 UU 2 tahun 2002. Dimana untuk kepentingan umum yang dirasa perlu, penjabat Kepolisian tugas dan wewenangnya dapat melakukan penilaian sendiri. Dimana pelaksaannya diatur tidak bertentangan dengan peraturan per undang – undangan, kode etik Kepolisian dan dirasa keadaan sangat perlu dan itu wewenang dari penyidik kasus ini tidak perlu dimajukan lagi P21 ke Kejaksaan. Itu memang subjektifitas penyidik. Tapi dalam delik biasa kriminal murni memang prosesnya tidak serta merta kalau memang ada perdamaian dan pencabutan itu menghentikan proses, harus ada diskresi tadi,” tegas Machi Achmad  

“Kami harapannya untuk penangguhan penahanan dikabulkan, kami meminta dan memohon kepada pihak yang berwenang menghentikan proses karena dasarnya ada perdamaian. Dan apabila tidak ya mekanisme pengadilan yang akan kita perjuangkan biasanya sudah ada draft perdamaian dan pencabutan laporan klien kami bisa bebas”, pungkas Machi Achmad yang dikenal juga Pengacara handal dalam mediasi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *