Problematika Surat Pernyataan Dalam Hukum

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Di dalam pergaulan hidup masyarakat sehari-hari sangat sering sekali kita jumpai suatu permasalahan yang kelihatannya cukup unik dan menarik untuk diperhatikan seperti surat pernyataan sepihak yang dibuat dan ditanda-tangani seseorang yang kemudian diberikan kepada orang lain.

Selain dari pada itu, Surat Pernyataan juga pada umumnya selalu dibuat dengan menggunakan materai, hal ini tentunya akan membuat orang yang menerima surat pernyataan tersebut semakin yakin dan percaya diri akan dapat mempergunakannya sebagai senjata ampuh untuk menuntut suatu hak dipengadilan apabila tenyata dikemudian hari orang yang membuat surat pernyataan tersebut tidak memenuhi apa yang telah dinyatakannya di dalam surat pernyataan tersebut.

Untuk itulah Kayaruddin Hasibuan SH. salah satu Advokad dari Kantor Henry Indraguna & Partners Law Firm berbagi pengetahuan tentang problematika surat pernyataan dalam hukum lewat tulisannya sebagai berikut.

Pengertian Surat Pernyataan itu sendiri dapat kita jumpai di dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) yang secara tegas menerangkan bahwa “Suatu perikatan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”, Namun demikian apabila diperhatikan lebih mendalam maka timbul pertanyaan, bagaimana kekuatan pembuktian surat pernyataan yang dibuat secara sepihak dengan menggunakan materai? dan apabila dikemudian hari timbul sengketa, apakah surat pernyataan dimaksud dapatkan dijadikan sebagai senjata ampuh di persidangan dan/atau dengan kata lain dapatkan dijadikan sebagai alat bukti yang sah?

Perlu diketahui bahwa sekalipun seseorang membuat surat pernyataan di atas materai, akan tetapi surat pernyataan tersebut sama sekali tidak dapatkan dijadikan sebagai alat bukti yang sah di persidangan. Sebab Surat Pernyataan dimaksud sesungguhnya tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian, lain halnya apabila orang yang membuat surat pernyataan tersebut telah disumpah dan secara terang dan jelas pula mengakui seluruh isi maupun keaslian surat pernyataan yang dibuatnya di hadapan Persidangan maka surat pernyataan tersebut secara hukum dapatkan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan hukum pembuktian.

Berdasarkan Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) secara tegas menggariskan bahwa alat bukti yang sah menurut hukum adalah akta otentik yang dibuat oleh pejabat umum yang memiliki kewenangan secara hukum yakni akta-akta yang dibuat notaris, hakim, Panitera, Juru Sita, Kantor Badan Pertanahan Nasional, Catatan Sipil dan lain-lain, ataupun akta dibawah tangan yang dibuat dan ditanda-tangani pihak tanpa adanya melibatkan pejabat umum yang berwenang tetapi mengakui adanya kesepakatan yang dibuat Para Pihak.

Sebagai contoh Perjanjian Kerjasama yang dibuat, disepakati, disetujui, dan ditanda-tangani oleh Para Pihak, selain dari pada itu, Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) juga menerangkan pada pokoknya bahwa suatu tulisan dibawah tangan yang diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai dan atau dengan cara menurut undang-undang dianggap sebagai diakui, memberikan terhadap orang-orang yang menanda-tanganinya serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, dapat dikatakan sebagai bukti yang sempurna seperti suatu akta otentik. Dan demikian pula berlakulah ketentuan Pasal 1817 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) untuk tulisan itu.

Hal ini bermakna bahwa apabila seseorang yang membuat surat pernyataan mengakui secara tegas mengenai isi dan keaslian surat pernyataan yang dibuat dan ditanda-tanganinya maka dapat dikatakan sebagai bukti yang sempurna sama seperti akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat umum yang berbewanang. Sehingga dengan demikian suatu surat pernyataan yang dibuat dan ditanda-tangani hanya dapat dikatakan sebagai surat dan tidak dapat dikatakan sebagai akta, dikarenakan isi dan keaslian terhadap segala hal-hal yang dinyatakan di dalam surat pernyataan dimaksud masih perlu dipertanyakan kebenaranya.

Di samping itu, surat pernyataan tersebut secara hukum, hanya mengikat bagi orang-orang yang membuatnya dan tidak mengikat untuk orang lain. Oleh karena surat pernyataan yang dibuat dan ditanda-tangani seseorang hanya mengikat bagi orang yang membuatnya maka Surat Pernyataan dimaksud hanya dapat dikatakan sebagai pernyataan-pernyataan belaka yang tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian apapun apabila tidak dilakukan pemeriksaan dipersidangan.

Hal ini secara tegas diatur di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3901 K/Pdt/1985 Tertanggal 29 November Tahun 1988 yang pada pokoknya menerangkan bahwa surat pernyataan merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberikan pernyataan tanpa dilakukan pemeriksaan dipersidangan, tidak memiliki kekuatan pembuktian hukum apapun, untuk lebih jelasnya berikut dikutip kembali bunyi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3901 K/Pdt/1985 Tertanggal 29 November Tahun 1988 sebagai berikut:

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3901 K/Pdt/1985 Tertanggal 29 November Tahun 1988

“Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian).”

Berdasarkan uraian diatas, sangat jelas bahwa surat pernyataan yang dibuat dan ditanda-tangani secara sepihak hanyalah merupakan pernyataan belaka dan sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dikarenakan surat pernyataan dimaksud tidak memiliki kekuatan pembuktian hukum apapun.

Disamping itu, terkait permasalahan surat pernyataan yang dibuat dan ditanda-tangani dengan menggunakan materai yang akan dijadikan atau diajukan sebagai bukti dimuka persidangan seyogiannya memang harus dibubuhi dengan materai supaya dapat dikatakan sebagai alat bukti sah secara hukum, hal ini secara tegas digariskan di dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai yang pada pokoknya menerangkan bahwa surat perjanjian dan surat-surat lain yang dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai suatu perbuatan, kenyataan, dan/atau keadaan yang sifatnya perdata.

Dan jika kembali kepada permasalahan semula mengenai timbulnya pertanyaan, bagaimana kekuatan pembuktian surat pernyataan yang dibuat secara sepihak dengan menggunakan materai? dan apabila dikemudian hari timbul sengketa, apakah surat pernyataanya dimaksud dapatkan dijadikan sebagai senjata ampuh di persidangan dan/atau dengan kata lain dapatkan dijadikan sebagai alat bukti yang sah?

Maka apabila ditelaah lebih jauh maka jawabanya dapat kita jumpai di dalam Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3901 K/Pdt/1985 Tertanggal 29 November Tahun 1988 yang dengan jelas dan terang menerangkan bahwasanya surat pernyataan yang dibuat secara sepihak sepanjang tidak diakui kebenaran isi dan keasliannya dihadapan persidangan secara hukum tidak memiliki kekuatan pembutian, hal ini bermakna bahwa orang yang membuat surat pernyataan dimaksud wajib dihadirkan di persidangan guna memberikan penjelasan, keterangan mengenai benar atau tidaknya seluruh isi surat pernyataan yang dibuat dan ditanda-tangannya, dan apabila ternyata orang yang membuat surat pernyataan dimaksud tidak bersedia dan/atau tidak berkenan hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan mengenai benar atau tidaknya seluruh isi surat pernyataan yang dibuat dan ditanda-tangannya maka Surat Pernyataan Tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian apapun.

Sehingga secara hukum surat pernyataan dimaksud tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan/ataupun sebagai alat pemungkas untuk menuntut suatu hak dihadapan persidangan meskipun surat Pernyataan tersebut telah dibubuhi dengan materai yang cukup.

Berdasarkan penjelasan dan dasar hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan dengan baik yakni sebagai berikut :

Surat pernyataan hanya merupakan pernyataan belaka yang sama sekali tidak memiliki kekuatan hukum pembuktian apapun, jika orang yang membuat dan menanda-tangani surat pernyataan dimaksud tidak bersedia hadir dimuka persidangan untuk memberikan klarifikasi mengenai kebenaran isi dan keaslian surat pernyataan dimaksud.

Meskipun orang yang membuat dan menanda-tangani surat pernyataan dimaksud telah menggunakan metarei, akan tetapi tidak secara serta merta membuat surat pernyataan dimaksud memiliki kekuatan hukum pembuktian.

Dengan demikian apabila anda diberikan surat pernyataan menggunakan materai maka sebelumnya saya sarankan kepada anda untuk tidak berbangga diri dan merasa bahwa surat pernyataan dimaksud akan dapat anda dijadikan sebagai senjata ampuh untuk menuntut hak-hak anda. Namun saya menyarankan bahwa sebelum timbulnya sengketa alangkah baiknya anda membuat dan/atau menuangkan surat pernyataan dimaksud kedalam suatu perjanjian guna melindungan hak-hak hukum anda, sebab apabila dikemudian hari timbul sengketa dan ternyata orang yang membuat surat pernyataan dimaksud tidak bersedia hadir dimuka persidangan untuk memberikan klarifikasi mengenai kebenaran isi dan keaslian surat pernyataan dimaksud maka hak-hak tentunya akan semakin sulit anda dapatkan.

Dasar Hukum:

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”)
Pasal 1867 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”)
Pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”)
Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai
Putusan Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985 Tertanggal 29 November 1988

#Semoga bermanfaat

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailby feather

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 + 1 =